"Tahun 2018 ini kita berharap Rp93 triliun," kata Anies saat memberikan sambutan dalam acara Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM dengan Polri tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan bagi Dunia Usaha untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia, di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/9).
Anies menyebut Pemprov DKI sebenarnya telah memproyeksikan target investasi untuk lima tahun ke depan. Lebih dari itu, Anies menerangkan pihaknya mengharapkan pada 2022 mendatang investasi di Jakarta mencapai Rp124 triliun.
"Kenaikannya kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5 persen," ujarnya.
Anies menyebutkan sejumlah tantangan bagi para investor untuk melakukan investasi di Jakarta. Mulai dari praktik, pungutan liar, pemalsuan dokumen, potensi kecurangan dalam kegiatan usaha, hingga aksi premanisme.
Atas dasar itu, Anies berharap Pemprov DKI bisa memberikan rasa aman dan kepastian dari aspek hukum kepada para investor. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun berharap para pelaku usaha di Jakarta menjalin hubungan yang baik dengan para aparat pemerintah hukum. Tujuannya, agar ketika terjadi permasalahan, penegak hukum bisa segera memberikan bantuan untuk menyelesaikannya.
"Jadi jangan sampai ketika dunia usaha menemukan masalah-masalah di lingkungan DKI Jakarta mereka justru berpandangan kalau lapor malah repot, kalau lapor malah masalahnya bertambah," tuturnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) Thomas Lembong menyebut Jakarta memang menjadi penyumbang investasi terbesar di Indonesia.
"Wilayah DKI menghasilkan 20 persen dari total ekonomi atau GDP dari Indonesia seperlima dari ekonomi Indonesia itu adanya di DKI," kata Lembong.
Lembong menilai Jakarta memiliki peran yang penting dalam menjaga iklim investasi Indonesia. Apalagi, dari sektor ekonomi digital atau e-commerce, hampir 95 persen investasinya masuk ke Jakarta.
 Thomas Lembong. (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana) |
"Itu menjadi sangat penting, sejauh mungkin kita hindari pemerasan-pemerasan, bentrokan, atau gesekan yang tidak baik," ucap Lembong.
Bicara Kemiskinan, Anies Sebut Biaya Hidup di Jakarta Mahal
Sehari sebelumnya, saat menjadi pembicara seminar, Anies menyinggung persoalan kemiskinan dan biaya hidup yang tinggi di Jakarta. Salah satu indikatornya, kata Anies, dari biaya air bersih yang harus dibayar.
Menurut Anies, sampai saat ini baru sekitar 57 persen masyarakat Jakarta yang mendapatkan akses saluran air bersih dari PDAM. Sedangkan untuk warga miskin, kata Anies, justru harus menebus air bersih dengan biaya yang lebih mahal.
Anies pun mencontohkan di kawasan pesisir Jakarta masyarakatnya harus membayar Rp20.000 per hari untuk mendapatkan air bersih.
"It's more expensive for poor family than wealthy family, cost living air lebih mahal," kata Anies saat menjadi pembicara seminar 'Transforming Lives Human and Cities 2018 - Who Build The City' di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (4/9).
Tak hanya soal air bersih, menurut Anies masalah hunian juga menjadi masalah utama bagi warga Jakarta.
Anies menuturkan sampai saat ini setidaknya masih ada 49 persen warga Jakarta tidak memiliki rumah. Padahal, harga tanah di Jakarta setiap tahunnya mengalami kenaikan. Anies menilai hal tersebut membuat warga Jakarta semakin sulit untuk bisa memiliki rumah.
"Makanya kenapa kita ngotot dengan program ownership rumah program DP nol persen," ujarnya.
Anies menyampaikan dengan program rumah DP nol persen tersebut pihaknya ingin mendorong agar warga Jakarta bisa memiliki rumah, sehingga tak perlu lagi menyewa.
"Menjadi orang miskin di Jakarta itu lebih mahal dibandingkan menjadi orang makmur," ucap Anies.
Lebih dari itu, Anies menyebut penghasilan dari 30 persen warga Jakarta yang hanya sebesar Rp1 juta, membuat warga tak terlalu bisa berharap banyak.
"What can you do dengan angka itu? This is a problem," kata Anies.
(kid) Kalo berita nya ga lengkap baca dan buka link di samping https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180905141719-20-327860/anies-patok-target-investasi-jakarta-tahun-ini-rp93-triliun
No comments:
Post a Comment